
Disusun
oleh :

Nama
: Inka Nidya
Kelas
: 1EB34
NPM
: 25214346
1. Sistem Ekonomi Indonesia
a. Pengertian
Sistem
Sistem berasal dari bahasa Latin
(systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu
kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi,
materi
atau energi
untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk
menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model
matematika seringkali bisa dibuat.
Jadi, sistem ekonomi adalah suatu
proses penerapan yang saling behubungan dan berinteraksi yang dikembangkan oleh
masyarakat dengan ciri dan identitas tersendiri.
Ada 4
sistem dalam ekonomi, berikut adalah macam-macam sistem ekonomi :
·
Sistem Ekonomi Tradisional
·
Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat
·
Sistem Ekonomi Bebas/Liberal
·
Sistem Ekonomi Campuran
b. Sistem
Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur
serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan
dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsure
manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan seperangkat
kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat
kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga ekonomi formal maupun
informal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum atau peraturan perekonomian
serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima oleh masyarakat.
Dalam perangkat kelembagaan terdapat kebiasaan,
perilaku, dan etika masyarakat yang diterapkan dalam berbagai aktivitas yang
berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan. Dan sebuah
sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure dalam suatu suprasistem
kehidupan masyarakat dan juga termasuk bagian dari kesatuan ideology kehidupan
bermayrakat di suatu Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah
Negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.
Benang merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem
politik adalah, sbb :
1. Liberalisme (liberal) dengan Komunisme
(komunis), konteksnya adalah ideology politik.
2. Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi
(otoriter), konteksnya adalah rejim pemerintahan (cara pemerintah).
3. Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme
(etatis), konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan.
4. Desentralisme (desentralistis) dengan
Sentralisme (sentralistis), konteksnya adalah struktur birokrasi.
5. Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime
(sosialis), konteksnya adalah ideology ekonomi.
6. Mekanisme Pasar dengan Perencanaan
Terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.
Sistem ekonomi suatu Negara bersifat khas,
sehingga dapat dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di Negara
lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yakni :
a. Sistem pemilikan sumber daya atau
faktor-faktor produksi.
b. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi
satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
c. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur,
mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
c. Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem ekonomi kapitalisme
mengakui pemilikan individual atas sumber daya, sumber ekonomi atau
faktor-faktor produksi dan terdapat keleluasaan bagi orang perorangan dalam
memiliki sumberdaya. Kompetisi antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup,
persaingan antarbadan usaha dalam mengejar keuntungan sangat dihargai. Tidak
adanya kekangan atau batasan bagi orang perorang dalam menerima imbalan atas
perstasi kerjanya. Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang menerima imbalan
berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah sangat minim.
Pemerintah sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.
Sistem
ekonomi sosialisme adalah sebaliknya. Sumber daya ekonomo atau faktor
produksi diklaim sebagai milik Negara. Lebih menekankan kebersamaan masyarakat
dalam menajalankan dan memajukan perkonomian. Imbalan yang diterima pada orang
perorang didasarkan pada kebutuhan, bukan bedasarkan jasa yang dicurahkan.
Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Campur
tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintah yang menenrukan dan merencanakan 3
persoalan pokok ekonomi, yaitu :
- What, apa yang diproduksi?
- How, bagaimana memproduksinya
- For Whom, untuk siapa diproduksi?
Sistem
ekonomi campuran diterapkan oleh Negara berkembang atau Negara dunia ketiga.
Yang diantaranya cukup konsisten meramu resep campuran, yang berarti kadar
kapitalismenya selalu tinggi dan bobor sosialismenya senantiasa lebih besar.
d.Persaingan Terkendali
Dari sistem kepemilikan sumber daya ekonomi atau
faktor-faktor produksi, dinyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah
kapitalistik. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem
ekonomi sosialis. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan
kapitalis dan bukan juga sosialis. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan,
baik antarindividu maupun antarbadan usaha, tidak dikekang. Berkenaan dengan
kompetisi antarindividu, pemerintah tidak membatasi pilihan orang dalam
memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminati.
Sehubungan dengan persaingan antarbadan usaha ,
tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha
tertentu. Namun dalam menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang
tertentu sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas
bidang usaha termasuk prioritas lokasi usaha. Pengendalian yang dimaksud adalah
dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam menerima imbalan atas
prestasi kerja juga tidak ada kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap
pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi dari sekadar kebutuhan.
Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi
standar kebutuhan hidup minimum yang layak.
2. Sejarah Ekonomi Indonesia
a. Sejarah pra koloniasme
·
Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu
menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara
yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah
yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan
dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama
lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan
politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan
perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal
permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset
penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang
diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan
perdagangan ini di nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk;
suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.
·
Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang
memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber
tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia
dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang
mudah rusak dan - ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik
konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini berarti bahwa sejarawan
harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi
kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini
memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun
pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit
penguasa.
·
Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas,
yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera
dan Jawa). Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit
kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan
utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang
berlanjut hingga hari ini.
b.Sistem Ekonomi
Kapitalisme Liberal
Pengertian.
Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi
yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh
sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual
untuk memperoleh laba.
Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis
merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang
untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual
barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat
mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas
bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas
melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.
2. Ciri-ciri.
Ciri-ciri dari
sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain :
a. Masyarakat diberi kebebasan dalam
memiliki sumber-sumber produksi.
b. Pemerintah tidak ikut campur tangan
secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
c. Masyarakat terbagi menjadi dua
golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja
(buruh).
d. Timbul persaingan dalam masyarakat,
terutama dalam mencari keuntungan.
e. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan
pasar.
f. Pasar merupakan dasar setiap
tindakan ekonom.
g. Biasanya barang-barang produksi yang
dihasilkan bermutu tinggi.
3. Keuntungan dan
Kelemahan.
Sistem ekonomi liberal kapitalis selain memilki
keuntungan juga mempunyai kelemahan, antara lain :
a. Keuntungan :
1) Menumbuhkan inisiatif dan kerasi
masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu
perintah dari pemerintah.
2) Setiap individu
bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong
partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
3) Timbul
persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
4) Mengahsilkan
barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar
masyarakat.
5) Efisiensi dan
efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari
keuntungan.
b. Kelemahan :
1) Terjadinya persaingan bebas yang tidak
sehat.
2) Masyarakat yang
kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
3) Banyak
terjadinya monopoli masyarakat.
4) Banyak
terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh
individu.
5) Pemerataan
pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.
c. Era Penduduk
Jepang
Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positif
pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif yang dimaksud, antara lain
sebagai berikut:
a.
Diperbolehkannya bahasa Indonesia
untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia
mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.
b.
Jepang mendukung semangat
anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme
Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan
nama Batavia menjadi Jakarta.
c.
Untuk mendapatkan dukungan rakyat
Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Sukarno dengan
harapan agar Sukarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia.
Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan
memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya.
d.
Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai
yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
Selain dampak positif di atas,
pendudukan Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa, antara lain:
a.
Penghapusan semua organisasi politik
dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya
yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan warga.
b.
Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia
(terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.
c.
Ekploitasi segala sumber daya
seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya
beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat
yang menderita kelaparan.
d.
Krisis ekonomi yang sangat parah.
Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga
menyebabkan terjadinya inflasi.
e.
Kebijakan self sufficiency
(kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.
d.Ekonomi
Indonesia Setiap Periode Pemerintahan Orla, Orba, dan Reformasi.
1. Pemerintahan Orde
Lama
Pada tanggal 17 agustus 1945,
indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti
Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda
mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia
gejolak politik di daalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah.
Akibatnya, selama pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat
buruk. Seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit
anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke
tahun. Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama
pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur
ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama pendudukan jepang. Dilihat dari aspek
politiknya selama periode orde lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami
sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan
perekonomian nasional.
2. Pemerintahan Orde
Baru
Maret 1966, Indonesia dalam era
Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha
pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan 5
tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh
negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di
Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi
struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri
manufaktur meningkat setiap tahun. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi
terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik,
yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan
politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi
ke Barat, dan dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.
3. Pemerintahan Transisi
Mei 1997, nilai tukar bath
Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga
akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia lainnya. Rupiah
Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September
1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil
beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi
anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan
internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada Indonesia.
4. Pemerintahan
Reformasi
Awal pemerintahan reformasi yang
dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar
terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia
mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis
tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik.
Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF
juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut
selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk
Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator
ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan
pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap
pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
3. PDB Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
Perekonomian mengalami pertumbuhan apabila barang dan jasa
meningkat. Didalam suatu negara sangat sulit untuk mencatat jumlah unit barang
dan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu karena, kesulitan
terjadi karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, sedangkan
satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu, perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak
dapat dilakukan setiap saat, tetapi dapat dihitung dalam dimensi waktu triwulan
dan tahunan.
a. Produk
Domestik Bruto (PDB)
·
PDB diartikan sebagai nilai
keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut
dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk
nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor
produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya
menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah
produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.
Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
·
PDB Nominal
merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB
riil <!-(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)--> mengoreksi
angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.
·
PDB dapat dihitung dengan memakai
dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus
umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:
·
Di mana konsumsi
adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi
oleh sektor usaha, pengeluaran
pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor
dan impor
melibatkan sektor luar negeri.
·
Sementara pendekatan pendapatan
menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:
·
Di mana sewa
adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah
untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba
untuk pengusaha.
·
Secara teori, PDB dengan pendekatan
pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena
dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka
yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.
b.Pertumbuhan Dan Struktur Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 diperkirakan
masih tetap stabil dan mampu bertahan dari gejolak ekonomi yang melanda Amerika
Serikat (AS) dan Eropa.
"Pertumbuhan diprediksi untuk
tetap baik sampai akhir 2011 dan sepanjang 2012, didukung oleh konsumsi dan
investasi swasta," ujar Kepala Ekonom HSBC untuk wilayah Perhimpunan
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan India, Leif Eskesen, dalam pemaparan di Jakarta,
Senin.
Leif menjelaskan, momentum
pertumbuhan di Asia sedikit mengalami penurunan, akibat krisis utang di Eropa,
kenaikan harga minyak serta terganggunya rantai distribusi akibat bencana di
Jepang.
Namun, ia mengemukakan, sektor
konsumsi domestik di negara-negara Asia termasuk Indonesia, menjadi salah satu
pengaman dalam menjaga ketahanan ekonomi secara keseluruhan dan berlindung
terhadap dampak krisis secara langsung.
"Konsumsi domestik dapat
menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan tentunya didukung dengan kebijakan
moneter yang akomodatif," ujar Leif.
Selain itu, ia mengemukakan,
tingkat investasi swasta juga diperkirakan makin meningkat terutama bagi
Indonesia dan India karena saat ini Asia merupakan wilayah yang paling
menjanjikan untuk berinvestasi.
Menurut Leif, basis konsumsi
domestik yang didukung demografi penduduk merupakan salah satu pemicu investor
untuk berinvestasi di Indonesia.
"Untuk menarik investor,
pemerintah juga perlu menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan
reformasi struktural, seperti UU ketenagakerjaan, kebijakan yang memudahkan
untuk melakukan bisnis dan melakukan pembenahan infrastruktur," katanya.
Selain itu, ia melanjutkan,
potensi resiko eksternal yang meningkat pada pasar modal dan saham karena arus
modal masuk juga dapat diantisipasi dengan cadangan devisa Indonesia yang masih
memadai.
Namun, dengan pertumbuhan yang
diperkirakan masih stabil, lanjut dia, pemerintah patut mewaspadai tingginya
laju inflasi pada tahun depan.
"Laju inflasi dapat menjadi
`potential risk` dan patut diwaspadai. Untuk itu dibutuhkan kebijakan moneter
yang tepat dalam penentuan suku bunga dan mendukung pertumbuhan ekonomi,"
ujarnya.
Leif memperkirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun ini hanya mencapai 6,4 persen meski ada kemungkinan
untuk lebih tinggi lagi.
Sedangkan pada 2012, didorong oleh
kinerja sektor domestik dan investasi yang makin meningkat, pertumbuhan ekonomi
diprediksi akan stabil pada angka 6,7 persen.
Indonesia
memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting.
Pemerintah memiliki lebih dari 164BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok,
termasuk bahan bakar, beras, dan listrik.
Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah
menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan
asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.
c.
Faktor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia
Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom
Indonesia, secara umum adalah :
1. Faktor produksi
2. Faktor investasi
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi
5. Faktor keuangan negara
1. Faktor produksi
2. Faktor investasi
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi
5. Faktor keuangan negara
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
struktur perkonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.
Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.
Ada beberaoa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain:
Ø Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
Ø Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
Ø Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.
Ø Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan.
Ø Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.
Ø Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus.
Ø Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah.
Ø Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor
struktur perkonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.
Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.
Ada beberaoa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain:
Ø Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
Ø Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
Ø Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.
Ø Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan.
Ø Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.
Ø Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus.
Ø Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah.
Ø Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar